Tapanuli Tengah Rabu. 26/08/2026 Harian Indonesian com
Kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) ke-81 yang digelar pemerintah daerah menuai sorotan dari masyarakat korban banjir dan longsor. Di saat panggung hiburan dan berbagai kegiatan seremonial berlangsung meriah, ribuan warga terdampak bencana mengaku masih bergulat dengan persoalan mendasar yang hingga kini belum terselesaikan.
Hampir sembilan bulan pasca banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Tapteng pada 25 November 2025 lalu, banyak korban mengaku masih menunggu kepastian pembangunan hunian tetap (huntap), bantuan rumah rusak, pemulihan lahan pertanian, hingga pengembalian sumber mata pencaharian yang hilang akibat bencana.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: apakah penderitaan korban bencana masih menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah di bawah kepemimpinan Bupati Masinton Pasaribu?
Bagi warga, perayaan hari jadi daerah semestinya menjadi momentum refleksi dan evaluasi terhadap nasib rakyat yang masih terpuruk, bukan sekadar seremoni tahunan yang menghabiskan anggaran tanpa menyentuh persoalan mendesak masyarakat.
“Kami tidak hidup dari pesta dan seremonial. Kami butuh rumah, kami butuh pekerjaan, kami butuh kepastian. Setelah panggung hiburan dibongkar, kami tetap harus menghadapi kehidupan yang sulit setiap hari,” ujar salah
Keluhan serupa disampaikan Damerista Simanjuntak Rabu 26/08/2026, warga Lingkungan IV Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka hingga kini keluarganya masih berusaha membangun tempat tinggal secara mandiri karena belum mendapatkan kepastian bantuan hunian tetap dari pemerintah.
Menurut Damerista, rumah yang mereka tempati saat ini dibangun sedikit demi sedikit menggunakan kemampuan sendiri karena bantuan yang dinantikan belum juga terealisasi hingga sekarang huntap belum ada, bantuan lain juga belum jelas. Kami hanya bisa berusaha semampunya,” katanya.
Lebih dari sekadar kehilangan rumah, trauma akibat bencana masih membayangi kehidupan mereka.Setiap hujan turun, rasa takut kembali muncul karena khawatir banjir dan longsor susulan kembali terjadi dan kalau hujan datang kami selalu gelisah. Takut kejadian itu terulang lagi,” ungkapnya.
Damerista berharap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah segera memberikan kepastian kepada para korban yang hingga kini masih menunggu hak mereka.Kami berharap Pak Bupati segera memberikan kepastian huntap. Jangan biarkan korban terus menunggu tanpa kejelasan,” ujarnya.
Persoalan yang dihadapi warga tidak berhenti pada tempat tinggal. Di sejumlah lokasi terdampak, lahan pertanian yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan masyarakat kini berubah menjadi hamparan material banjir yang tidak lagi dapat ditanami.
Putri Sinaga, warga Lingkungan I Sibaganding, mengatakan sebelum bencana terjadi, kawasan tersebut merupakan areal persawahan produktif yang menopang kebutuhan ekonomi masyarakat. Namun dalam hitungan jam, banjir bandang menghancurkan seluruh harapan petani.Saat itu kami sudah hampir panen. Tapi datang banjir bandang dan semuanya habis,” katanya.
Akibat kerusakan lahan pertanian tersebut, banyak warga kehilangan pekerjaan dan terpaksa mencari nafkah dengan pekerjaan serabutan.Sekarang kami tidak bisa lagi ke sawah. Terpaksa kerja apa saja yang ada untuk menyambung hidup,” ujarnya.
Putri berharap pemerintah segera melakukan normalisasi dan pemulihan lahan pertanian agar masyarakat dapat kembali bekerja dan mandiri secara ekonomi.
“Harapan kami kepada Pak Bupati, lahan itu diperbaiki kembali supaya bisa menjadi sawah dan sumber penghidupan masyarakat seperti dulu,” tuturnya.
Di tengah kondisi tersebut, warga menilai pemerintah daerah seharusnya lebih fokus mempercepat penyelesaian persoalan korban bencana dibandingkan menonjolkan agenda-agenda seremonial. Sebab, bagi masyarakat terdampak, ukuran keberhasilan pemerintah bukan terletak pada meriahnya perayaan, melainkan pada seberapa cepat penderitaan rakyat dapat diatasi.
Masyarakat juga mendesak Bupati Masinton Pasaribu untuk membuka secara transparan progres penanganan korban bencana, termasuk data penerima bantuan, jumlah warga yang masih menunggu, kendala pembangunan huntap, serta target penyelesaian pemulihan pascabencana.
“Jangan hanya jago membuat acara dan pencitraan. Kalau pemerintah benar-benar hadir untuk rakyat, tunjukkan dengan tindakan nyata yang bisa dirasakan masyarakat korban bencana,” tegas warga.
Bagi korban banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, pesta HUT ke-81 mungkin hanya berlangsung beberapa hari. Namun perjuangan mereka untuk mendapatkan rumah yang layak, pekerjaan yang kembali berjalan, dan kehidupan yang normal telah berlangsung berbulan-bulan tanpa kepastian.
Kini masyarakat menunggu jawaban nyata dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah: apakah anggaran dan perhatian pemerintah lebih besar untuk panggung perayaan, atau untuk rakyat yang hingga hari ini masih berjuang bangkit dari bencana?
(jurnalis. MT)
editor. Ibnu Agusmar
About The Author
