MEDAN – media Harian Indonesian com 04/juli.2026
Penanganan bantuan bagi korban banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah kembali menjadi sorotan tajam. Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani, secara terbuka meminta Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk menegur Bupati Tapanuli Tengah terkait berbagai persoalan yang masih membelit penyaluran bantuan pascabencana banjir yang terjadi pada Sabtu (04/07/2026).
Desakan tersebut disampaikan Rahmansyah saat Rapat Paripurna DPRD Sumut dalam agenda penyampaian LKPJ Gubernur Tahun 2025. Dalam interupsinya, Rahmansyah menilai penanganan korban banjir di Tapanuli Tengah belum menunjukkan rasa keadilan yang semestinya diberikan kepada masyarakat yang terdampak.
Menurutnya, hingga pertengahan tahun 2026, keluhan warga masih terus bermunculan. Banyak korban banjir mengaku belum menerima bantuan, baik bantuan hidup (jadup), dana tunggu hunian maupun bentuk bantuan lainnya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai validitas pendataan dan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan hak-hak korban bencana terpenuhi.
“Ini bukan lagi sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut hak masyarakat yang sedang mengalami kesulitan akibat bencana.Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap keluhan yang terus berdatangan,” tegas Rahmansyah di hadapan forum paripurna.
Ia mengungkapkan adanya laporan masyarakat yang menyebut sejumlah rumah dengan kategori rusak berat maupun rusak ringan justru tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Sebaliknya, terdapat dugaan warga yang tidak terdampak banjir malah memperoleh bantuan pemerintah.
Jika dugaan tersebut benar, maka hal itu menjadi tamparan keras bagi sistem pendataan dan pengawasan bantuan bencana di Tapanuli Tengah. Sebab, bantuan yang seharusnya menjadi instrumen pemulihan justru berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kita tidak sedang mempersoalkan warga yang sudah menerima bantuan. Yang kita minta adalah keadilan.
Jangan sampai korban yang benar-benar terdampak justru ditinggalkan, sementara yang tidak berhak menikmati bantuan,” ujarnya.
Rahmansyah bahkan secara tegas meminta Gubernur Bobby Nasution turun tangan mengingatkan Bupati Tapanuli Tengah agar tidak membiarkan persoalan kemanusiaan ini berlarut-larut.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan pascabencana secara tuntas. Padahal, banjir yang melanda wilayah tersebut telah berlalu berbulan-bulan, namun berbagai persoalan bantuan masih menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Lebih jauh, Rahmansyah menyoroti lambannya realisasi dana tunggu hunian bagi korban yang kehilangan tempat tinggal.
Banyak warga, kata dia, masih hidup dalam ketidakpastian tanpa mengetahui kapan hak mereka akan diterima.
Kondisi ini memunculkan kritik bahwa pemerintah daerah terkesan lamban dan kurang responsif dalam menangani penderitaan masyarakat.
Di saat korban berjuang memulihkan kehidupan pascabencana, birokrasi justru dinilai bergerak terlalu lambat dalam memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.
Rahmansyah menegaskan bahwa bantuan bencana bukanlah fasilitas yang dapat dipermainkan oleh oknum tertentu. Setiap rupiah bantuan berasal dari uang negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Karena itu, ia mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pendataan, verifikasi dan penyaluran bantuan korban banjir di Tapanuli Tengah. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengungkap apakah benar terjadi kesalahan pendataan, kelalaian administrasi, atau bahkan dugaan praktik yang merugikan masyarakat.
“Jangan sampai korban banjir mengalami penderitaan dua kali. Pertama karena bencana yang menghancurkan kehidupan mereka, kedua karena hak-haknya tidak kunjung diberikan oleh pemerintah. Negara harus hadir memberikan keadilan, bukan membiarkan masyarakat terus menunggu tanpa kepastian,” pungkasnya.
Sorotan yang disampaikan Rahmansyah menjadi sinyal bahwa persoalan bantuan korban banjir di Tapanuli Tengah tidak lagi sekadar keluhan warga di lapangan, melainkan telah menjadi perhatian serius di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Kini publik menunggu langkah konkret Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menjawab berbagai tudingan dan memastikan seluruh bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak menerimanya.(M.T)
About The Author
