Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI yang membidangi sektor perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi, bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/04/2026).
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam kesempatan tersebut memaparkan berbagai dinamika pembangunan di Provinsi Lampung, Ia mengungkap bahwa struktur ekonomi Lampung sangat ditopang oleh sektor pertanian. Dari total luas wilayah sekitar 3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare merupakan lahan pertanian dengan komoditas utama padi, jagung, dan singkong. Sektor ini menjadi sumber penghidupan bagi hampir 2 juta keluarga di Lampung.
“Lampung ini berbeda dengan daerah lain di Sumatera yang banyak bertumpu pada perkebunan. Di sini mayoritas adalah petani, dan komoditas pertanian telah menjadi tulang punggung ekonomi daerah selama puluhan tahun,” ujar Gubernur.
Namun demikian, Gubernur mengakui keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Dengan APBD yang terbatas, kebutuhan pembangunan jalan yang menopang distribusi komoditas pertanian masih belum optimal.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan bahwa kebijakan menjaga stabilitas harga gabah dan jagung telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat mencapai 5,28 persen atau berada di atas rata-rata nasional.
Selain itu, berbagai indikator makro menunjukkan tren positif, di antaranya penurunan angka kemiskinan dari 10,7 persen pada 2024 menjadi 9,6 persen, inflasi yang terkendali di angka 1,25 persen (terendah secara nasional), serta peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mendekati angka 130.
“Perbaikan harga komoditas pertanian berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Aktivitas ekonomi di daerah pertanian juga mengalami peningkatan signifikan,” jelasnya.
Gubernur juga menyoroti potensi besar hilirisasi industri berbasis komoditas, Pemerintah Provinsi Lampung berencana mendorong pengembangan kawasan industri di lima wilayah strategis.
Di sisi lain, Gubernur mengungkapkan adanya kendala regulasi ekspor yang masih menjadi hambatan, termasuk pada komoditas kopi yang harus melalui negara transit sebelum mencapai pasar tujuan. Kondisi ini dinilai meningkatkan biaya logistik dan menghambat daya saing.
Pada sektor UMKM, tercatat sebanyak 398 ribu pelaku usaha, dengan sekitar 70 persen di antaranya merupakan perempuan.
Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kelembagaan melalui model klasterisasi dan agregasi produk agar UMKM lebih kompetitif, termasuk untuk pasar ekspor.
Gubernur juga mengajukan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah pusat melalui kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, diantaranya percepatan pembangunan kawasan industri, peningkatan infrastruktur akses, dukungan kebijakan hilirisasi, serta pengembangan pariwisata dan pendidikan berbasis hospitality guna mempercepat transformasi ekonomi Lampung.
Pada sektor industri, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan pengembangan kawasan industri sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk dukungan pembangunan infrastruktur kawasan seperti jalan akses, listrik, air baku, dan pengolahan limbah. Selain itu, diperlukan kebijakan hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan untuk meningkatkan nilai tambah.
Di sektor pariwisata, Gubernur mengusulkan dukungan pembangunan akses jalan menuju destinasi wisata unggulan, pengembangan amenitas wisata, promosi nasional, serta penguatan desa wisata dan wisata bahari berbasis konservasi.
Lampung sendiri mencatat peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dari 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025. Destinasi unggulan seperti Pulau Pahawang dan Taman Nasional Way Kambas dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara lebih terintegrasi.
About The Author
