LAMSEL, Jakarta – Upaya menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat kian diperkuat melalui kolaborasi strategis antara pemerintah pusat dan daerah.
Langkah ini ditandai dengan pertemuan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia (RI), Maruarar Sirait, di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PKP RI, Wisma Thamrin, Jakarta Pusat itu menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan berkualitas.
Selain Bupati Egi, agenda tersebut juga dihadiri Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Sumatra Barat, para kepala daerah se-Provinsi Lampung, Bupati Lahat, serta Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Dalam forum tersebut, sejumlah program strategis di sektor perumahan menjadi fokus pembahasan. Di antaranya penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, optimalisasi rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk penanganan kawasan kumuh.
Bupati Egi menegaskan, pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program perumahan dapat lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat luas.
“Hari ini kami melakukan pertemuan strategis bersama Menteri PKP RI. Kami membahas penguatan sinergi program KUR Perumahan, rumah subsidi FLPP, serta BSPS untuk penanganan kawasan kumuh,” ujar Egi.
Menurutnya, kolaborasi ini bukan sekadar koordinasi program, melainkan upaya nyata untuk memastikan masyarakat, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan, memiliki akses terhadap hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau.
“Semoga ke depan semakin banyak masyarakat Lampung Selatan yang dapat merasakan hunian yang layak dan nyaman,” tambahnya.
Audiensi tersebut sekaligus menjadi bagian dari dorongan percepatan program perumahan nasional, dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah. Harapannya, manfaat program tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi juga merata hingga ke daerah. (*)
About The Author
