PANDAN . Harian Indonesian com
Lima partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), yakni Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyatakan sikap bersama terhadap kondisi pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah yang mereka nilai tengah menghadapi berbagai persoalan serius di bawah kepemimpinan Bupati Masinton Pasaribu.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam pertemuan para pimpinan partai yang digelar di Pandan, Jumat (04/09/2026). Kelima partai sepakat menyampaikan sejumlah kritik terhadap pengelolaan pemerintahan daerah, mulai dari rendahnya penyerapan anggaran, penanganan bencana yang dinilai lamban, hingga wacana langkah politik melalui DPRD.
Juru bicara pertemuan, Ketua DPC Partai Gerindra Tapteng H.
Hazmi Arif Simatupang, mengatakan bahwa sikap tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara Ketua DPD Partai NasDem Tapteng Rahmansyah Sibarani, Ketua DPC Partai Gerindra Tapteng H. Hazmi Arif Simatupang, Heni Sartika Simanjuntak yang mewakili Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Tapteng, Ketua DPC PKB Tapteng Abdurrahman Sibuea, serta Ketua DPD PAN Tapteng Martanto Siregar.
“Lima partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah menyatakan penyesalan terhadap pengelolaan anggaran daerah yang dinilai tidak profesional dan terkesan tidak memiliki kemampuan dalam mengelola APBD,” kata Hazmi.
Menurutnya, berdasarkan informasi yang mereka peroleh, realisasi penyerapan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 hingga Agustus baru mencapai sekitar 30 persen.
Kelima partai menilai kondisi tersebut merupakan indikator lemahnya tata kelola pemerintahan dan berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB juga menyoroti penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Tapanuli Tengah. Mereka menilai proses penyaluran bantuan kepada korban masih lamban dan menimbulkan banyak keluhan di tengah masyarakat.
“Banyak korban bencana yang hingga saat ini masih mempertanyakan kepastian bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan pascabencana belum berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat,” ujar Hazmi.
Dalam pernyataannya, kelima partai juga mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk segera merealisasikan rekomendasi DPRD terkait bantuan bagi korban bencana serta program beasiswa yang telah direkomendasikan untuk dialokasikan melalui APBD.
Mereka turut menegaskan kesiapan untuk duduk bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah guna membahas secara terbuka pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan 2026 dengan melibatkan berbagai lembaga negara, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPK RI, BPKP RI, KPK RI, Kepolisian, Kejaksaan, akademisi, pengamat anggaran, serta unsur partai politik.
Sebagai langkah lanjutan, NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB menyatakan akan mempertimbangkan pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah.
Bahkan, kelima partai tersebut mengaku sedang mengkaji langkah politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, termasuk kemungkinan menggunakan hak-hak politik dewan hingga mengarah pada wacana pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu.
Pernyataan sikap ini menandai menguatnya konsolidasi politik lima partai di DPRD Tapanuli Tengah yang menginginkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan penanganan pascabencana yang menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir.(M.T)
About The Author
