TAPANULI SELATAN. 11 November 2016 Harian Indonesia com
Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) Kabupaten Tapanuli Selatan meminta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan, dr. Sri Khairunnisa, MH, MKM, agar membuka informasi secara transparan dan akuntabel terkait pengelolaan serta penggunaan anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024, 2025, dan 2026.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua AMPUH Kabupaten Tapanuli Selatan, Nur Hawani Harahap, yang menilai bahwa keterbukaan informasi mengenai pengelolaan anggaran kesehatan merupakan hak masyarakat sekaligus bagian penting dari pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurut Nur Hawani, anggaran kesehatan merupakan uang rakyat yang diperuntukkan bagi kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD harus dapat dijelaskan penggunaannya, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban.
“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui besarnya anggaran, tetapi tidak mengetahui secara jelas ke mana uang tersebut dibelanjakan, siapa pelaksananya, bagaimana proses pengadaannya, dan apa hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Nur Hawani Harahap.
Nur Hawani juga menegaskan bahwa AMPUH tidak ingin pengawasan terhadap anggaran kesehatan hanya berhenti pada permintaan penjelasan administratif. Pihaknya ingin memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kalau seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai aturan, tidak ada alasan untuk menutup-nutupi informasi yang memang terbuka untuk publik. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan dan realisasi anggaran, tentu harus ada penjelasan serta pertanggungjawaban,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Nur Hawani menyampaikan bahwa AMPUH akan menggunakan hak konstitusional masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah.
Langkah tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Apabila dalam proses pengumpulan informasi ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, AMPUH menyatakan akan meneruskan laporan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Menutup keterangannya, Nur Hawani Harahap menegaskan bahwa tujuan pengawasan bukan untuk mencari-cari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan anggaran kesehatan dikelola secara terbuka, tepat sasaran, dan tidak merugikan kepentingan masyarakat.
AMPUH akan terus mengawal penggunaan uang rakyat. Kami ingin pelayanan kesehatan di Tapanuli Selatan semakin baik, fasilitas kesehatan memadai, kebutuhan masyarakat terpenuhi dan setiap anggaran dapat dipertanggung jawabkan
(Red Ibnu Agusmar)
(Editor Ibnu Agusmar)
About The Author
