Tapteng . Senin.24/08/2026. Harian Indonesian com.
Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) ke-81 yang berlangsung pada Senin (24/8/2026) diwarnai aksi unjuk rasa puluhan warga korban bencana dari Kelurahan Sitio-tio dan Kelurahan Kalangan. Mereka mendatangi sejumlah instansi pemerintah untuk mempertanyakan kejelasan data penerima Jaminan Hidup (Jadup) yang dinilai tidak tepat sasaran.
Aksi tersebut berlangsung di Kantor Dinas Sosial Tapteng, Kantor Camat Pandan, hingga Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tapteng. Warga mendesak pemerintah memberikan penjelasan terkait pendataan penerima bantuan yang hingga kini masih menuai polemik di tengah masyarakat.
Massa menilai proses pendataan tidak berjalan secara adil dan transparan. Sejumlah warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat bencana mengaku tidak masuk dalam daftar penerima bantuan, sementara terdapat warga yang disebut tidak terdampak justru tercatat sebagai penerima Jadup.
“Rumah kami rusak berat akibat bencana, tetapi tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Sebaliknya, ada warga yang tidak terdampak malah mendapatkan bantuan. Kami ingin pemerintah menjelaskan dasar pendataannya,” ujar salah seorang warga saat menyampaikan aspirasinya.
Menurut warga, persoalan tersebut telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah setempat, namun hingga kini belum memperoleh kepastian. Mereka khawatir bantuan yang seharusnya menjadi hak korban bencana justru tidak sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Kekecewaan warga semakin memuncak karena bantuan Jadup dinilai menjadi harapan penting bagi keluarga korban bencana dalam memenuhi kebutuhan hidup pascabencana. Karena itu, mereka meminta pemerintah melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh data penerima bantuan.
Saat massa mendatangi Kantor Dinas Sosial Tapteng, Kepala Dinas Sosial Tapteng, Faisal Fahmi Lubis, S.Sos, menjelaskan bahwa proses penerimaan data baru telah ditutup.
Data sudah kita tutup, tidak ada lagi penerimaan data baru. Jika ada masyarakat yang keberatan terhadap data penerima, silakan menyampaikan pengaduan melalui kantor camat maupun lurah,” ujar Faisal
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru dari masyarakat. Warga mempertanyakan bagaimana nasib korban bencana yang belum terdata apabila proses pendataan sudah ditutup sementara masih ditemukan dugaan ketidaksesuaian di lapangan.
Bagi warga, persoalan Jadup bukan sekadar masalah administrasi, melainkan menyangkut hak dasar korban bencana yang sedang berupaya bangkit dari dampak bencana yang mereka alami. Karena itu, mereka meminta pemerintah tidak hanya berpegang pada penutupan data, tetapi juga memastikan seluruh data telah diverifikasi secara akurat dan objektif.
Usai dari Kantor Dinas Sosial, massa melanjutkan aksi ke Kantor Kecamatan Pandan untuk menyampaikan tuntutan yang sama. Dalam aksi tersebut, warga juga didampingi sejumlah anggota DPRD Tapteng yang turut mendengarkan keluhan masyarakat terkait dugaan ketidakberesan data bantuan.
Kehadiran Anggota DPRD Tapteng di tengah aksi diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah segera melakukan evaluasi dan verifikasi ulang terhadap data penerima Jadup sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Persoalan bantuan bagi korban bencana kini menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Masyarakat berharap pemerintah membuka mekanisme verifikasi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial maupun konflik di tengah warga.
Momentum Hari Jadi ke-81 Kabupaten Tapanuli Tengah yang seharusnya menjadi ajang mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, justru diwarnai tuntutan warga yang meminta keadilan atas hak mereka sebagai korban bencana
(jurnalis.MT
editor.ibnuagusmar
About The Author
