Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung melalui Anggota Komisi V, Elly Wahyuni, S.E., M.M., menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan program pendidikan, khususnya Tes Kompetensi Akademik (TKA), yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (16/4/2026).
Kehadiran DPRD Provinsi Lampung dalam forum ini menegaskan komitmen legislatif daerah dalam mengawal peningkatan kualitas pendidikan, sekaligus menyerap berbagai masukan strategis dari pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi kebijakan ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Elly Wahyuni menekankan pentingnya penguatan kualitas tenaga pendidik sebagai faktor kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. DPRD memandang bahwa peningkatan kapasitas guru perlu terus diperkuat agar proses pembelajaran semakin optimal dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan zaman.
Selain itu, pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) dinilai sebagai instrumen penting untuk memotret capaian pembelajaran peserta didik. Hasil TKA diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.
Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Tim Kunjungan Spesifik sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si., serta dihadiri Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si., bersama anggota Komisi X dari berbagai fraksi.
Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc., Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, Dr. Rahmawati, S.T., M.Ed., jajaran kepala OPD Provinsi Lampung, serta para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Berbagai isu dibahas secara konstruktif, mulai dari capaian pelaksanaan TKA di Provinsi Lampung hingga sejumlah tantangan yang masih perlu mendapat perhatian bersama. Secara umum, pelaksanaan TKA menunjukkan tingkat partisipasi yang baik, didukung oleh koordinasi lintas sektor dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Meski demikian, sejumlah hal strategis seperti pemerataan kualitas pendidikan, penguatan literasi, serta penyesuaian kebijakan dengan karakteristik wilayah menjadi fokus pembahasan dalam forum tersebut.
Pemerintah daerah juga menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045, melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi daerah.
DPRD Provinsi Lampung memandang bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.
Melalui forum ini, DPRD berharap berbagai masukan yang telah dihimpun dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih responsif dan mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung secara menyeluruh. (*)
About The Author
