Tapteng19/08/2026 Harian Indonesian com
Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng segera mengalokasikan dana sebesar Rp123 miliar untuk membantu ribuan masyarakat yang hingga kini masih terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi pada 25 November 2025 lalu.
Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Tapteng dari Fraksi Golkar, Joneri Sihite, didampingi Ketua Fraksi Golkar DPRD Tapteng Heni Sartika Simanjuntak, dalam wawancara bersama wartawan di ruang rapat DPRD Tapteng, Rabu (19/08/2026).
Menurut Joneri, persoalan penanganan korban bencana tidak boleh lagi berlarut-larut. Ia menilai anggaran yang tersedia saat ini harus diprioritaskan untuk membantu masyarakat yang hingga kini masih berjuang memulihkan kehidupan mereka pascabencana.
“Bencana ini bukan hanya merusak rumah warga, tetapi juga menghancurkan lahan pertanian, mata pencaharian, dan ekonomi keluarga. Karena itu, pemerintah harus hadir dan memastikan masyarakat mendapatkan bantuan yang layak,” tegas Joneri.
Berdasarkan data yang diterimanya dari Dinas Sosial, dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebanyak 18 kecamatan terdampak bencana. Tercatat sekitar 38.000 kepala keluarga (KK) menjadi korban, namun baru sekitar 9.000 KK yang mendapat penanganan atau bantuan.
Artinya, masih terdapat sekitar 25.000 KK yang belum tersentuh bantuan pemerintah.
“Ini persoalan kemanusiaan. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian. Jika dana Rp123 miliar itu dibagikan kepada sekitar 25.000 KK yang belum tertangani, maka setiap keluarga bisa menerima sekitar Rp 5 juta,” ujar Joneri
Joneri menegaskan DPRD siap mendukung kebijakan pengalokasian anggaran tersebut sepanjang benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat korban bencana.
“Kami sebagai wakil rakyat mendukung penuh. Bahkan kalau kami tidak digaji sekalipun, kami siap, asalkan masyarakat korban bencana benar-benar tertangani,” katanya.
Selain menyoroti persoalan bantuan, Joneri juga mengkritisi mekanisme pendataan korban yang dinilai masih bermasalah. Ia mempertanyakan koordinasi pemerintah daerah dengan aparat desa dan kelurahan sehingga masih ditemukan masyarakat terdampak yang belum masuk dalam daftar penerima bantuan.
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya sejak awal melakukan verifikasi dan validasi data secara menyeluruh dengan melibatkan kepala desa dan lurah agar tidak terjadi kesalahan pendataan.
“Jangan lagi ada alasan data tidak valid atau aparat desa tidak memberikan data yang benar. Kalau itu terjadi, maka pemerintah daerah harus bertanggung jawab memperbaikinya,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Joneri juga menyinggung keberadaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang disebut mencapai sekitar Rp175 miliar. Ia menilai alasan efisiensi anggaran tidak relevan jika di saat yang sama masih terdapat dana yang belum dimanfaatkan sementara masyarakat korban bencana membutuhkan bantuan.
“Kalau memang tidak ada uang, masyarakat bisa memahami. Tetapi kalau ada SILPA Rp175 miliar dan ada dana Rp123 miliar yang bisa dimanfaatkan, mengapa tidak digunakan untuk membantu rakyat?” ujarnya.
Joneri bahkan mengingatkan agar pemerintah tidak membiarkan penderitaan masyarakat berkepanjangan.
“Jangan mengumpulkan kekayaan dari penderitaan korban bencana. Uang negara harus kembali kepada rakyat yang membutuhkan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Tapteng, Heni Sartika Simanjuntak, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan tersebut. Menurutnya, dana Rp123 miliar yang disebut berasal dari pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) semestinya dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang hingga kini masih menunggu kepastian bantuan.
“Kalau memang ada uangnya, kenapa tidak digunakan? Bencana ini sudah hampir sembilan bulan berlalu, tetapi masih banyak masyarakat yang belum menerima bantuan,” kata Heni.
Ia menilai kondisi tersebut semakin mendesak mengingat sejumlah wilayah di Tapteng masih dilanda banjir dan genangan lumpur setiap kali hujan turun, termasuk di Kecamatan Pandan, Kecamatan Tukka, dan kawasan Hutanabolon.
Heni mengaku masih sering menerima keluhan masyarakat yang datang langsung ke DPRD untuk menyampaikan kondisi mereka, termasuk keluarga korban yang kehilangan anggota keluarga akibat bencana namun belum mendapatkan perhatian yang memadai.
“Ini bukan uang pribadi. Ini uang negara yang memang harus digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Baik Joneri maupun Heni menegaskan bahwa dorongan penggunaan anggaran tersebut tidak dilandasi kepentingan politik, melainkan semata-mata bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih mengalami kesulitan akibat bencana.
“Ini bukan soal politik. Ini soal kemanusiaan. Jika pemerintah bekerja dengan baik, tentu kami akan mendukung. Tetapi ketika rakyat belum tertolong, kami wajib menyuarakan kepentingan mereka,” ujar Joneri.
Di akhir pernyataannya, Heni meminta pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemkab Tapteng memperkuat koordinasi dalam penanganan pascabencana. Ia menilai kunjungan Presiden, menteri, gubernur, Kapolri hingga Panglima TNI ke wilayah terdampak seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat pemulihan masyarakat.
“Kalau koordinasi berjalan baik, seharusnya penanganan bencana ini sudah selesai. Sekarang keputusan ada di tangan pemerintah daerah. Kami di DPRD sudah menyatakan siap mendukung jika anggaran tersebut dialokasikan untuk korban bencana,” pungkasnya.
jurnalis. MT
editor Ibnu Agusmar
About The Author
