Tapanuli Tengah . Harian Indonesian com
Sidak yang dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Ahmad Rivai Sibarani bersama Ketua Fraksi Gerindra Deni Herman Hulu dan sejumlah anggota DPRD, Rabu (22/7/2026), justru mengungkap persoalan yang lebih serius dari sekadar pemeriksaan rutin. Ketidakhadiran Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) saat jam kerja, ditambah kemunculan mendadak personel Satpol PP di lokasi sidak, memunculkan tanda tanya besar terkait disiplin aparatur dan pola koordinasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Saat rombongan DPRD tiba di Kantor Dinas PMD untuk menjalankan fungsi pengawasan, Kepala Dinas PMD yang seharusnya berada di tempat justru tidak ditemukan. Kondisi tersebut langsung menjadi sorotan karena terjadi ketika lembaga legislatif sedang melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah.
Ketidakhadiran pimpinan OPD pada jam dinas dinilai mencerminkan lemahnya kedisiplinan birokrasi yang selama ini menjadi sorotan publik. DPRD pun mempertanyakan komitmen pejabat daerah dalam memberikan pelayanan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada masyarakat.
Situasi semakin mengundang perhatian ketika sejumlah personel Satpol PP tiba-tiba mendatangi Kantor Dinas PMD di tengah berlangsungnya sidak.
Kehadiran aparat penegak Perda itu memunculkan berbagai spekulasi karena tidak terdapat keributan, gangguan ketertiban umum, maupun kondisi darurat yang membutuhkan pengerahan personel.
Merasa ada kejanggalan, Ketua DPRD Ahmad Rivai Sibarani langsung meminta penjelasan terkait maksud dan tujuan kedatangan personel tersebut.
“Ngapain kalian datang ke sini dan apa tujuan kedatangan kalian di Kantor Dinas PMD, sementara tidak ada keributan,” tegas Ahmad Rivai di hadapan personel Satpol PP.
Seorang anggota Satpol PP menjelaskan bahwa mereka sebelumnya sedang melaksanakan patroli rutin di kawasan pasar dan pedagang kaki lima. Namun setelah mengetahui Ketua DPRD berada di Kantor PMD, mereka datang untuk melakukan pengawalan.
Penjelasan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Ketua DPRD mempertanyakan dasar prioritas tugas Satpol PP yang dinilai tidak konsisten. Menurutnya, personel yang sebelumnya berjaga di rumah dinas Ketua DPRD telah ditarik, tetapi saat DPRD melakukan sidak ke sebuah OPD justru personel mendadak hadir di lokasi.
“Saat sidak DPRD, personel malah dikirim ke sini untuk mengawal. Apa sebenarnya prioritas tugas Satpol PP?” ujar Ahmad Rivai dengan nada mempertanyakan.
Sorotan DPRD kemudian berlanjut ke Kantor Satpol PP Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam sidak lanjutan tersebut, Ahmad Rivai menyinggung lemahnya penegakan Peraturan Daerah (Perda), khususnya terhadap sejumlah tempat usaha dan kafe yang menurut laporan masyarakat masih beroperasi hingga larut malam bahkan dini hari.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa penegakan Perda belum berjalan maksimal, sementara masyarakat terus mempertanyakan efektivitas kinerja aparat penegak Perda.
Di hadapan Kasat Pol PP Dodi, Ketua DPRD secara terbuka mempertanyakan hasil kerja yang telah dilakukan selama ini.
“Jadi apa hasil kinerja kalian selama ini sehingga kegiatan tersebut masih tetap beroperasi?” tegasnya.
Kasat Pol PP Dodi menjelaskan bahwa pihaknya rutin melakukan patroli, memberikan surat teguran kepada pemilik usaha, dan akan melakukan tindakan penertiban apabila ditemukan pelanggaran terhadap Perda.
Namun penjelasan tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab keresahan masyarakat.
Publik menilai penegakan aturan tidak boleh berhenti pada pemberian surat teguran semata, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan nyata, terukur, dan berlaku sama terhadap seluruh pelanggar tanpa pandang bulu.
Sidak DPRD kali ini bukan hanya menyoroti ketidakhadiran seorang kepala dinas, tetapi juga membuka pertanyaan lebih luas mengenai disiplin aparatur, efektivitas pengawasan internal, serta konsistensi penegakan Perda di Kabupaten Tapanuli Tengah. Ketika pejabat tidak berada di tempat saat jam kerja dan aparat penegak Perda masih dipertanyakan kinerjanya, publik berhak meminta transparansi serta pertanggungjawaban yang jelas dari pemerintah daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Tengah belum memberikan klarifikasi resmi terkait ketidakhadirannya saat sidak berlangsung.
Sementara itu, dasar dan alasan pengerahan personel Satpol PP ke lokasi sidak juga belum dijelaskan secara terbuka kepada publik. Pertanyaan yang muncul dari sidak tersebut pun masih menunggu jawaban yang transparan dari pihak-pihak terkait.(M.T)
About The Author
