Harian Indonesia.com Kalimantan Timur Tgl 21/05/26
Massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APMKT) kembali turun ke jalan dan mengepung Kantor Gubernur Kaltim usai menggelar aksi unjuk rasa sebelumnya di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
Dalam aksi yang berlangsung sekitar pukul 13.00 Hari Kamis 21/05/26 massa membawa tuntutan keras: mendesak Rudi Maksud untuk segera mundur dari jabatannya atau menyetujui hak angket yang disebut telah ditandatangani sejumlah pihak di DPRD Kalimantan Timur.
Orasi berlajut didepan kantor Gubernur Kaltim Massa menilai situasi politik dan pemerintahan di Kalimantan Timur sudah tidak bisa lagi dibiarkan tanpa kejelasan. Mereka menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keberanian politik dari orang nomor satu di Kaltim tersebut.
“Kami tidak datang untuk basa-basi. Rakyat butuh kepastian. Kalau gubernur merasa masih layak memimpin, buktikan dengan membuka jalan hak angket. Kalau tidak, mundur adalah pilihan terhormat,” teriak salah satu orator aksi disambut sorakan massa.
Desakan terhadap hak angket menjadi sorotan utama dalam demonstrasi tersebut. Hak angket sendiri merupakan instrumen politik DPRD untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah, strategis, dan berdampak luas terhadap masyarakat. (APMKT) menilai langkah itu penting agar publik mendapatkan penjelasan terang atas berbagai isu yang berkembang di Kalimantan Timur.
aksi dari kantor gubernur berpindah Kejaksaan Tinggi menunjukkan eskalasi tekanan yang mulai diarahkan langsung ke pusat pemerintahan provinsi. Massa Tampak ingin mengirim pesan bahwa tuntutan mereka bukan sekadar simbolis tetapi bentuk ultimatum politik terbuka.
Meski aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP, situasi di lapangan tetap terkendali. Namun Demonstrasi Terlihat Tegang ketika massa beberapa kali meneriakkan “hak angket atau mundur Dari jabatan ucap salah satu masahdepan kantor gubernur. Kaltim
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pihak DPRD Terkait Tuntutan yang disuarakan (APMKT.)
Sementara itu, aliansi memastikan mereka akan terus mengawal Apa bila Tuntutan Tidak Ada Respon ucap salah satu masah
(Hendra Sitorus)
About The Author
