Media Harian Indonesian com. Tapanuli Tengah
Tapanuli Tengah – Kekecewaan warga Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, memuncak. Puluhan warga mendatangi dan menyegel Kantor Lurah Budi Luhur pada Senin (15/06/2026), sebagai bentuk protes terhadap belum terealisasinya bantuan bagi korban banjir yang dijanjikan pemerintah.
Warga mengaku hingga kini belum menerima Bantuan Jaminan Hidup (Jadup) maupun dana stimulan perbaikan rumah, meski telah berulang kali melengkapi data dan mengurus berbagai persyaratan.
“Kami terus diminta melengkapi data, tetapi nama kami tidak pernah muncul sebagai penerima bantuan. Saat ditanya ke kelurahan, jawabannya selalu lurah tidak ada atau pegawai mengaku tidak tahu,” ujar Marini Chaniago di tengah aksi.
Menurut Marini Chaniago tidak adanya kepastian dan minimnya informasi membuat mereka merasa ditinggalkan setelah menjadi korban bencana. Mereka mempertanyakan transparansi pendataan serta mekanisme penyaluran bantuan yang hingga kini belum mereka rasakan.
Menurutnya sikap aparatur kelurahan yang di nilai tidak responsif membuat masyarakat kehilangan tempat mengadu, sementara lurah tidak pernah ada di kantor dan pegawai selalu ditanyakan bilang tidak tau lalu untuk apa kantor lurah ini ada.” ucap Marini.
Suasana aksi sempat memanas ketika warga kembali tidak menemukan Lurah Budi Luhur di kantor. Kekecewaan tersebut akhirnya berujung pada penyegelan kantor sebagai simbol perlawanan terhadap pelayanan publik yang dinilai tidak berpihak kepada korban bencana.
“Kami bukan disuruh siapa-siapa. Ini murni suara warga yang sudah terlalu lama menunggu haknya tanpa kepastian,” tegas Marini.
Aksi ini menyoroti dugaan buruknya tata kelola pendataan dan penyaluran bantuan pascabencana di tingkat kelurahan. Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah turun tangan melakukan audit, verifikasi ulang data penerima bantuan, serta mengevaluasi kinerja aparatur yang dianggap gagal memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak
Hingga berita ini diterbitkan, Lurah Budi Luhur belum memberikan keterangan resmi terkait aksi penyegelan maupun tuntutan warga mengenai bantuan yang belum tersalurkan.(M.T)
About The Author
