Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang berkeadilan melalui kehadiran pada kegiatan Diskusi Pendidikan bertema SPMB yang Berkeadilan yang diselenggarakan Forum Pemuda Peduli Pendidikan Lampung di Institut Agama Islam Darul Fatah, Bandar Lampung, Senin (27/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, S.E., mewakili DPRD Provinsi Lampung sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan serta terciptanya sistem penerimaan peserta didik yang transparan, merata, dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu, Deni Ribowo menyampaikan apresiasi kepada para guru dan tenaga pendidik yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mencetak generasi muda yang unggul dan berdaya saing. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dibangun melalui sektor pendidikan.
Ia juga menegaskan DPRD Provinsi Lampung siap menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan pendidikan, termasuk pelaksanaan SPMB agar mampu memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik.
“Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Karena itu, sistem penerimaan murid baru harus berjalan secara adil, transparan, dan memberi ruang yang setara bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Provinsi Lampung menilai peningkatan mutu pendidikan menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung. Pemerataan akses pendidikan dan kualitas layanan menjadi faktor penting dalam mewujudkan kemajuan daerah.
Dalam sesi diskusi, Deni Ribowo. SE mewakili DPRD Provinsi Lampung turut menyampaikan sejumlah masukan strategis, di antaranya perlunya penguatan bank data pendidikan agar data peserta didik tersusun akurat, terpadu, dan mudah diakses dalam proses perumusan kebijakan. Dengan data yang valid, kebijakan pendidikan diharapkan lebih tepat sasaran serta sesuai kebutuhan riil masyarakat.
DPRD Provinsi Lampung juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan pendidikan melalui kolaborasi lintas sektor bersama perangkat daerah, dinas pendidikan, dinas komunikasi dan informatika, serta instansi terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan SPMB.
Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas sejumlah isu penting, seperti jalur domisili, afirmasi, prestasi, hingga persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam sistem penerimaan murid baru. Para peserta juga menyampaikan berbagai masukan demi penyempurnaan kebijakan pendidikan di Provinsi Lampung.
Kehadiran DPRD Provinsi Lampung dalam forum tersebut menjadi wujud nyata komitmen lembaga legislatif dalam mengawal kebijakan pendidikan, sekaligus memastikan akses pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Lampung. (Red)
About The Author
