Tapanuli Tengah — Aksi unjuk rasa damai yang digelar Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Tapanuli Tengah (AMPM Tapteng) di depan Kantor Bupati Tapanuli Tengah, Senin (20/4/2026), berubah menjadi sorotan keras terhadap kepemimpinan daerah. Massa secara terbuka mempertanyakan komitmen dan kredibilitas Bupati Tapanuli Tengah dalam menangani persoalan pascabencana.
Kekecewaan memuncak ketika Bupati tidak berada di tempat saat aksi berlangsung. Berdasarkan informasi, bupati tengah berada di Jakarta menghadiri agenda rapat. Ketidakhadiran ini dinilai massa sebagai bentuk abai terhadap penderitaan masyarakat yang hingga kini masih menunggu kepastian bantuan.
“Kami datang membawa suara rakyat, tapi yang kami temui justru kekosongan. Ini bukan sekadar soal hadir atau tidak, ini soal tanggung jawab,” tegas salah satu orator.
Massa dengan lantang menyatakan bahwa mereka tidak lagi membutuhkan janji maupun penampungan aspirasi. Yang dibutuhkan saat ini adalah kepastian nyata terkait pencairan bantuan Jaminan Hidup (Jadup) yang terus tertunda.
“Kami tidak butuh ditampung aspirasinya. Kami butuh kepastian—kapan dan hari apa Jadup dicairkan,” teriak orator lainnya.
Sorotan paling tajam diarahkan pada janji bupati yang sebelumnya menyebut pencairan Jadup tahap kedua akan dilakukan pada 16 April. Namun hingga kini, janji tersebut tidak terealisasi dan memicu hilangnya kepercayaan publik.
“Di hadapan gubernur saja dijanjikan tanggal 16, tapi sampai hari ini tidak ada. Kalau ucapan bupati saja tidak bisa dipegang, bagaimana masyarakat bisa percaya lagi?” ujar massa dengan nada kecewa.
Massa juga menyinggung bahwa masyarakat terus diminta melengkapi data berulang kali, namun bantuan tak kunjung cair. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam menangani dampak bencana.
“Data terus diminta, tapi hasilnya nihil. Ini bukan lagi keterlambatan, ini pembiaran,” tegas orator.
Dalam aksi tersebut, massa turut mendesak DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tidak tinggal diam dan segera turun langsung mendampingi masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka.
“Kami minta DPRD jangan hanya jadi penonton. Turun dan dampingi rakyat,” seru massa.
Sebagai perwakilan pemerintah, Kepala Pelaksana BPBD Tapanuli Tengah, Ardi, hadir untuk menerima aspirasi. Ia menyatakan bahwa seluruh tuntutan akan disampaikan kepada pimpinan daerah. Namun pernyataan tersebut tidak lagi cukup menenangkan massa.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Namun pesan yang disampaikan sangat jelas: kepercayaan publik terhadap pimpinan daerah mulai runtuh.
AMPM Tapteng menegaskan, jika dalam waktu dekat tidak ada kepastian konkret, maka gelombang aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar akan kembali digelar.
“Rakyat sudah lelah menunggu. Jika pemerintah terus menghindar, maka kami pastikan perlawanan akan terus membesar,” tutup orator.(M.T)
About The Author
