Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya percepatan pembangunan kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah (Pemda). Ia meminta Pemda agar memahami secara komprehensif arahan teknis yang disampaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), khususnya pada sejumlah aspek krusial.
“Pertama soal waktu. Kedua terkait dengan master plan. Ketiga kalau akan ada perubahan-perubahan. Nah ini juga harus diperhatikan yang menjadi betul-betul titik krusial,” katanya pada Rapat Bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Membahas Progres Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan melalui Zoom Meeting, Jumat (10/4/2026).
Ribka menekankan pentingnya keselarasan langkah antara Pemda dengan kebijakan dan tahapan yang ditetapkan oleh Kementerian PU. Ia juga mengingatkan agar seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
“Sehingga tolong Pak Kadis nanti secara teknis tolong baik-baik sekali ikuti tahapan yang diminta oleh Ibu Wamen PU,” tambahnya.
Ia juga menegaskan pentingnya percepatan penyepakatan lokasi pembangunan sejumlah gedung pemerintahan strategis di Papua Pegunungan, khususnya kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Menurutnya, kepastian lokasi menjadi langkah krusial untuk memastikan tahapan pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan selaras dengan mekanisme perencanaan serta penganggaran yang berlaku.
“Pak Sekda dan Pak Gubernur bisa bertanggung jawab untuk menyepakati titik koordinat pembangunan kantor MRP dan kantor DPR (Papua Pegunungan),” tegas Ribka.
Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa konsep desain arsitektur kawasan perkantoran pemerintahan Papua Pegunungan telah diselesaikan pada Desember 2025. Selanjutnya, diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan, guna memastikan keselarasan perencanaan dan penganggaran.
“Kita mulai dengan dokumen rencana infrastruktur kawasan strategis yang mengacu pada hasil kunjungan rapat koordinasi kemarin, yang ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan tentunya bersama Kemendagri dan Pemprov,” jelasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, antara lain Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan Tunggul Wijaya Pangabean, Kepala Subdirektorat Wilayah II Direktorat Bina Penataan Bangunan (BPB) Direktorat Jenderal Cipta Karya Indah Widi Hapsari, serta Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Suprayitno.
Sumber # Puspen Kemendagri#
About The Author
