Manado – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2027. Acara tersebut berlangsung di Gedung Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (9/4/2026).
Dalam arahannya, Mendagri mengajak jajaran kepala daerah se-Provinsi Sulut untuk menangkap program unggulan pemerintah pusat. Terlebih, menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Provinsi Sulut merupakan daerah dengan kapasitas fiskal sedang. Artinya, kondisi keuangan daerah tersebut dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) relatif seimbang. Oleh karena itu, daerah perlu mengoptimalkan realisasi program pemerintah pusat karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Baru satu program Bapak Presiden, [yaitu Program] Perumahan, itu saja bisa memberikan manfaat banyak kepada para pimpinan, para pengambil kebijakan, baik Pak Gubernur maupun juga para Bupati/Wali Kota,” ujar Mendagri.
Ia menambahkan, program lainnya yang perlu dimanfaatkan pemerintah daerah (Pemda) yaitu ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Unggul Garuda. Selain itu, program lainnya meliputi rehabilitasi sekolah, Cek Kesehatan Gratis, kampung nelayan dan pergaraman nasional, serta program unggulan lainnya.
Mendagri menjelaskan bahwa pemanfaatan program unggulan tersebut selain memberikan manfaat bagi rakyat, juga menjadi salah satu bentuk kreativitas dalam meningkatkan PAD. Ia mencontohkan, Pemda dapat mendukung implementasi program tiga juta rumah di daerah. Caranya dengan mempermudah perizinan melalui penyediaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerah masing-masing. Dengan kemudahan perizinan tersebut, sektor swasta akan terdorong sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD melalui retribusi dan pajak daerah.
“Mal Pelayanan Publik inilah sistem satu atap. Semua pelayanan publik ada di situ. Ini ide bagus, untuk buat perizinan, juga cepat,” tandasnya.
Turut hadir pada acara tersebut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulut, para bupati/wali kota se-Sulut, serta pihak terkait lainnya,(*).
About The Author
